Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya menekankan kualitas dalam menjaring investasi sepanjang tahun 2018. Bukan saja nilai atau kuantitas investasi tapi juga kualitas, yang bisa membuat pekerja-pekerja Indonesia naik kelas ke pekerjaan-pekerjaan yang nilai tambahnya lebih besar sekaligus memberikan penghasilanlebih tinggi.
“Ada dua sektor paling strategis. Pertama, pariwisata, karena hasilnya cepat. Dampak terhadap lapangan kerja juga cepat, penghasilan devisanya jalan, juga meningkat karena semua layanan pariwisata dilakukan oleh manusia,” papar Kepala BKPM Thomas Lembong dalam keterangan tertulis, Ahad (07/01).
Kedua adalah e-commerce. Berdasarkan perhitungan BKPM, tahun 2017 total investasi ke commerce itu lebih dari 5 miliar dollar AS. “Itu artinya, separuh dari jumlah investasi di sektor migas di tahun 2016. Jadi nilainya besar sekali, pertumbuhannya tinggi sekali. Perhitungan saya kira-kira 50-80 persen year on year. Jadi ini sesuatu yang harus kita dukung,” komentarnya.
Menurut Kepala BKPM, Target e-commerce tahun ini cukup beragam. Ia menyebutkan, banyak sekali yang masuk dari Cina, seperti Alibaba, dan ada juga Tencent yang kabarnya mau masuk ke gojek. Selain itu, cukup banyak dari ventura-ventura Silicon Valley Amerika. “BKPM juga sedang mengupayakan supaya lebih banyak lagi masuk dari Eropa dan Jepang,” sambung Thom Lembong.
Mengenai kurang cepatnya pertumbuhan investasi sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar pada rapat terbatas, Jumat (5/1) siang, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, tantangannya adalah implementasi dan eksekusi.
Dicontohkan, indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang tahun ini ditargetkan Indonesia masuk Top 40. “Ease of Doing Business dari Bank Dunia terdiri dari 10 komponen, mulai dari susah gampangnya sambungan listrik, cepat lambatnya dapat izin bangunan, cepat lambatnya menyelesaikan sengketa di pengadilan.” lontarnya.
Karena itu, lanjut Thom, sistem di pengadilan harus diperbaiki, sistem di PLN harus diperbaiki, dan sistem dinas yang memberikan izin bangunan harus diperbaiki. “Sistem-sistem harus dibuat online, dokumen-dokumen harus dibuat digital. Tidak ada jalan lain. Ini semua adalah implementasi dan eksekusi,” ujarnya.
Mengutip Presiden dan Wapres, Kepala BKPM itu mengemukakan, dibutuhkan sebuah perubahan paradigma, perubahan mindset, perubahan mental. Perubahan mental dari mental penguasa menjadi mental pelayan.
“Ini adalah masalah birokrasi yang kita hadapi. Tadi bahkan Presiden pakai istilah, “Kita ini sangat feodal sekali”. Kita duduk dengan gagah dan megah, menganggap diri kita penting, menunggu investor datang kepada kita seolah-olah mereka butuh kita. Padahal sebaliknya, kita butuh mereka,” terang Thom seraya menambahkan, Presiden dan Wapres juga mengimbau supaya jajaran menteri mulai mensosialisasikan perubahan sikap, perubahan orientasi, dari penguasa menjadi pelayan. (Sumber: www.bisniswisata.co.id)
Posting Komentar